TRIBUN, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyetujui anggaran Pemilihan Kepala Daerah sebesar Rp 90 miliar. Anggota DPRD Sulut Benny Rhamdany membenarkan hal tersebut.

Bahkan, menurut Benny Rhamdany, DPRD Sulut akan mengusulkan penambahan Rp 5 miliar untuk pengamanan Pilkada. Artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut akan terkuras Rp 95 miliar untuk ongkos Pilkada 2010.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilkada Sulut 2004, Prof Donald Romokoy menilai ongkos Pilkada tersebut terlalu besar. Menurutnya, harga logistik untuk penyelenggaraan Pilkada 2004 dan 2010 tak ada perbedaan signifikan.

"Jadi harusnya kalau ada kenaikan, tidak sampai Rp 90 miliar. Itu sudah keterlaluan! Hati-hati dalam pengelolaannya," ujar Prof Donald Rumokoy kepada Tribun Manado, Rabu (20/1/2010).

Prof Donald Rumokoy mencontohkan, Pilkada 2004 hanya menghabiskan dana Rp 22,2 miliar. "Kami mengusulkan rencana anggaran waktu itu Rp 28 miliar. Namun sampai selesainya hanya menghabiskan Rp 22,2 miliar. Masyarakat bisa menilai sendiri sosialisasi dan penyelenggaraan berjalan dengan baik dan sukses,"ujarnya.

Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado itu menambahkan, kenaikan anggaran mencapai Rp 90 miliar atau hampir lima kali lipat itu dialokasikan untuk apa saja? "Aduh, itu terlalu besar. Mungkin sebaiknya KPU mempelajari rencana anggaran KPU tahun 2004,"saran Prof Donald Rumokoy

Dia mencontohkan rincian beberapa mata aggaran Pilkada 2004. Ketika itu ada dua pos dana yang besar, yaitu alokasi dana sosialisasi Rp 1 miliar dan dana penyelenggaraan Rp 15 miliar.

"Dana sosialisasi sudah lebih dari cukup. Semua media cetak, elektronik di Sulut kami berdayakan dengan efisiensi anggaran. Begitupun honor-honor untuk anggota KPU, KPPS, PPK di kabupaten/kota yang masuk dalam alokasi dana penyelenggaraan dengan plot Rp 15 miliar itu sudah cukup,"tuturnya. (DIT)

Print Email

komentar

Name

Email

Alamat

Komentar

Security Code