TRIBUN, MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara membantah penyusunan dana Pemilihan Kepala Daerah Sulut sebesar Rp 90 milliar lantaran menganggarkan pos-pos tak rasional. "Dana 90 miliar itu dengan asumsi (Pilkada) dua putaran,"kata Frangky Tulungen kepada Tribun Manado, Rabu  (20/1/2010).
 
Frangky Tulungen meminta perhatian dan pengertian semua pihak tentang realitas penyusunan dana tersebut. "Mengingat inflasi, dana tersebut seharusnya lebih besar. Contoh, honor PPK tahun 2004 sebesar Rp 50 ribu, idealnya naik lima kali, ini kan tidak naik lima kali,"ujarnya.

Dia memberikan perbandingan dana penyelenggaran Pilkada di daerah lain. "Sebagai contoh Bali yang baru saja Pilkada, meminta Rp 50 miliar, realisasinya sekitar Rp 40 miliar itu hanya untuk satu pulau, tidak seperti Sulut yang kepulauan,"jelas Frangky  Tulungen.

Frangky  Tulungen juga memastikan dana yang dirancang telah sesuai situasi dan kondisi yang ada dan bukan berarti harus dihabiskan semuanya. Dia mencontohkan soal kemungkinan bila KPU harus menyewa pesawat atau kapal laut. Kendati belum tentu ada pernyewaan seperti itu, tetap harus dianggarkan dulu. Nanti akan dikembalikan bila tak digunakan.

"Karena kalau nanti kami ternyata harus menyewa pesawat atau kapal laut dan ternyata dananya tidak ada, itu kan tidak profesional sekali. Nanti kami yang disalahkan lagi, kenapa bisa tidak terpikir dana-dana tersebut,"tegas Frangky  Tulungen.

Dia juga membandingkan dengan anggaran Pilpres di Sulut yang berkisar di atas Rp 100 miliar. "Pilpres lalu saja, untuk Sulut dananya berkisar di atas Rp 100 miliar, jadi kalau ini dua putaran Rp 90 milyar, apakah terlalu besar?"ujarnya.

Namun Frangky  Tulungen tak bersedia membeberkan secara detail mengenai rincian anggaran. "Langsung ke Pemprov Sulut, karena itu sudah bukan kewenangan kami untuk mempublikasikannya,"kata Tulungen.
Ditanya soal kemungkinan molornya jadwal Pilkada, Frangky Tulungen mengaku belum tahu.(UKE)

Print Email

komentar

Name

Email

Alamat

Komentar

Security Code