TRIBUN, MANADO - Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Hukum (FPMH) melakukan demo di DPRD Sulawesi Utara (Sulut), menuntut pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat, di Manado, Kamis

Pendemo tersebut menuntut lembaga wakil rakyat segera membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki sejumlah dugaan korupsi yang meresahkan warga.

"Lembaga DPRD merupakan representatif warga diharapkan bertindak cepat, seiring dugaan korupsi yang sudah diketahui warga namun belum terangkat ke publik," kata Jimy Tindi, koordinator lapangan demontsrasi tersebut.

Sebagian besar pengunjuk rasa itu datang dari kalangan ibu-ibu rumah tangga itu, berharap juga kepada lembaga wakil rakyat untuk mendesak pihak aparat hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian agar bertindak cepat dan tidak mendiamkan berbagai kasus yang ada.

Pengujuk rasa memberikan contoh dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemprov Sulut, seperti anggaran sangat besar pada kegiatan World Ocean Conference (WOC) pada tahun 2009 lalu yang tidak sesuai pemanfaatannya.

Mengusut pembangunan Kantor Perwakilan Sulut di Jakarta dengan anggaran Rp 70 miliar, dugaan penyalagunaan dana pengadaan alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Malalayang, pengusutan dana pengadaan pakaian bentenan sekitar Rp8 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Manado. "Sebagian besar penyalagunaan melibatkan pejabat penting di lingkungan Pemprov Sulut," katanya.

Aksi unjuk rasa itu akhirnya membubarkan diri usai memberikan orasi di DPRD Sulut yang diterima langsung Ketua Komisi I bidang Pmerintahan dan Hukum, John Dumais dan Ben Alotia.
    
Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut Roy Tumiwa mengatakan, aksi demo tersebut merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi di Indonesia. "Hanya saja tuntutan yang diberikan para pendemo tidak memiliki data dan fakta yang kuat, sehingga indikasi itu semua tidak benar," katanya.(ANT)

Print Email

komentar

Name

Email

Alamat

Komentar

Security Code