Tribun Manado/danny permana
Ratusan warga dari Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar demonstrasi di Kejati Sulut Senin (8/2/2010). Mereka mendesak Gubernur Sulut SH Sarundajang mundur dari jabatannya, karena diduga terlibat kasus korupsi.
Selasa, 9 Februari 2010 | 01:26 WIB
TRIBUN, MANADO - Ratusan orang yang mengatasnamakan diri Masyarakat Sipil Antikorupsi, kembali melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), di Manado, Senin, (8/2/2010) siang.
Tuntutan mereka sama seperti apa yang dituntut oleh aliansi Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GERAK) beberapa waktu lalu, yakni mendesak Kejati mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Semua tuntutan mereka mengarah pada Gubernur Sinyo Harry Sarundajang.
Dalam aksinya, koordinator aksi dari Forum Kajian Sosial Sulut Gerald Tumbuan, menyinggung masalah rangkap jabatan Sarundajang.
"Rangkap jabatan itu merupakan tindak KKN, Karena Pejabat atau Plt Walikota (Manado) harus seorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan itu harus diberikan ke sekretaris kota", katanya.
Mereka juga menuntut agar Kajati sulut mengusut dugaan korupsi APBD di Pemkot Manado, dan segera membentuk Pansus untuk mengusut dugaan korupsi APBD Pemkot.
Para pendemo diterima langsung oleh diterima oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulut, IK. Parwata Kusumah SH MH, dan Kasi Penkum dan Humas Kejati sulut Reinhard Tololiu SH. Pernyataan wakajatipun masih sama seperti sebelumnya.
"Kejaksaan akan mempelajari semua laporan dari masyarakat tentang semua laporan yang masuk di pihak kejaksaan". kata Parwata.
Wakajati juga menjelaskan untuk kasus alat Kesehatan Rumah Sakit Malalayang, pihaknya tidak menemukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sebab, sebelumnya kasus itu sudah di prapradilankan di Pengadilan Negeri (PN) Manado dan akhirnya penyidikan kasus ini tidak bisa dilanjutkan lagi.
Sebelum menuju Kejaksaan mereka mengunjungi kantor DPRD Sulut. Aksi ini sempat membuat macet Jl 17 Agustus karena massa datang menggunakan kendaraan umum.
Selesai melakukan orasi di Kejati, massa masuk ke kantor gubernur tapi langsung keluar karena tidak ada satupun pejabat yang melayani mereka. (crw)
Print
Email